Negara Afrika Barat, Guinea-Bissau, kembali dilanda ketidakstabilan politik. Sebuah kudeta militer terjadi hanya sehari sebelum pengumuman hasil pemilihan presiden. Para perwira militer mengumumkan telah merebut kekuasaan secara total. Presiden Umaro Sissoco Embalo dilaporkan telah ditangkap. Situasi di ibu kota Bissau menjadi sangat tegang. Komunitas internasional pun langsung menyikapi aksi militer ini dengan kekhawatiran besar.
“Komando Militer Tinggi” Ambil Alih Kekuasaan
Para perwira militer menyebut diri mereka “Komando Militer Tinggi untuk Pemulihan Ketertiban”. Mereka membacakan pernyataan resmi melalui televisi nasional pada hari Rabu. Dalam pernyataannya, mereka mengumumkan telah mengambil alih kendali penuh negara. Selain itu, mereka segera memberlakukan sejumlah aturan ketat. Proses pemilihan umum langsung ditangguhkan hingga waktu yang tidak ditentukan. Semua perbatasan darat, udara, dan laut juga segera ditutup. Jam malam pun diberlakukan setiap malam untuk menjankan keamanan. Aksi ini terjadi setelah terdengar suara tembakan yang intens di dekat istana kepresidenan. Markas komisi pemilihan umum juga menjadi sasaran.
Penangkapan Presiden dan Ketua Oposisi
Presiden Umaro Sissoco Embalo mengonfirmasi nasibnya melalui sambungan telepon. Ia menghubungi stasiun televisi Prancis, France24. “Saya telah digulingkan,” katanya singkat. Ia mengaku saat ini berada di markas besar staf umum. Namun, reporter Al Jazeera melaporkan militer menangkap Presiden Embalo. Kepala oposisi utama dari partai PAIGC, Domingos Simoes Pereira, juga ditangkap. Pemimpin kudeta militer ini adalah Denis N’Canha. Ironisnya, ia menjabat sebagai kepala pengawal presiden. Pria yang seharusnya melindungi presiden justru menangkapnya. Situasi ini semakin memperlihatkan kedalaman krisis yang sedang terjadi.
Latar Belakang Kudeta: Pemilu yang Disengketakan
Kudeta ini terjadi tepat sebelum pengumuman hasil pemilu yang sangat dinanti. Pemilihan presiden pada hari Ahad lalu mempertemukan Presiden Embalo dan penantang utamanya, Fernando Dias. Kedua kandidat sebelumnya telah mendeklarasikan kemenangan masing-masing. Mereka tidak memberikan bukti yang cukup kuat untuk klaimnya. Akibatnya, ketegangan politik memuncak di negara itu. Penting untuk dicatat, Guinea-Bissau memiliki sejarah kelam kudeta. Sejak merdeka dari Portugal pada 1974, negara ini telah mengalami beberapa kali kudeta. Krisis pasca-pemilu juga pernah terjadi pada tahun 2019. Saat itu, butuh waktu empat bulan untuk menyelesaikan sengketa kekuasaan.
Berikut adalah profil para tokoh kunci dalam krisis ini:
Reaksi Internasional dan Seruan Kembali Tatanan Konstitusi
Komunitas internasional segera merespons aksi militer ini dengan cepat. Organisasi regional ECOWAS dan Uni Afrika menyatakan kekhawatiran mendalam. Mereka menyerukan pemulihan tatanan konstitusi di Guinea-Bissau. Para pengamat dari kedua organisasi baru saja bertemu kedua kandidat. Kedua kandidat sebelumnya menyatakan siap menerima hasil pemilu. Oleh karena itu, kudeta ini sangat disayangkan. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga mengikuti situasi dengan cemas. Ia meminta semua pihak untuk menahan diri dan menghormati hukum. Di sisi lain, pemerintah Portugal juga mengeluarkan seruan serupa. Mereka meminta semua pihak menghindari kekerasan. Proses pemilu harus diselesaikan sesuai konstitusi yang berlaku. Dunia kini menantikan perkembangan selanjutnya di negara yang kembali bergejolak ini.